PELAJARAN DARI PPDB SMA SUMBAR 2020

Sudah agak lama rasanya saya dan keluarga tidak berurusan dengan penerimaan siswa atau mahasiswa yang memakan waktu, pikiran, dan tenaga yang sangat masif. Padahal tahun 2019 lalu saya ikut seleksi masuk Perguruan Tinggi namun pada proses pendaftarannya sama sekali tidak melelahkan, yang mengerikan hanya ujian masuk dan syarat-syaratnya yang bejibun. Tahun kemaren kami merasakannya kembali. Adek kami melanjutkan studinya ke jenjang SMA.

Karena kewenangan pendidikan SMA ada pada pemerintah provinsi, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ditingkat provinsi kalau di Provinsi Sumbar oleh Dinas Pendidikan.

Saya tidak akan kembali menceritakan bagaimana kesemrawutan yang terjadi dibulan Juni-Juli tersebut karena sudah banyak diberitakan oleh media lokal maupun nasional, diantaranya ini.

Mulai dari website yang tidak siap, sistem zonasi dengan jarak rumah ke sekolah, hingga pemalsuan Surat Keterangan Domisili. Lebih lengkapnya klik aja linknya gaes. Kalo masih belum maksimal decak-kagumnya, cek semua berita tentang PPDB 2020 waktu itu dari langgam.id berikut sanak.

Namun sebagai orang yang berkecimpung juga di dunia birokrasi, ada beberapa catatan penting yang dapat menjadi pelajaran menurut saya. 

1. Anggaran dan Pengadaan

Ketika pertama kali mendapati situs PPDB Sumbar tidak bisa diakses pas pada hari pendaftaran pertama sebelum revisi, yang terpikirkan dibenak saya untuk mencari tau siapa penyedia layanan website ini yang dipilih oleh Dinas Pendidikan Sumbar. Yang paling gampang namun tidak menjawab permasalahan tentu dengan melihat registrasi domain di whois. Btw Domain PPDB Sumbar 2020 kemaren awalnya ppdbsumbar2020.id dan hasil penelusuran saya seperti ini.

Cuma ada nama pandi id nya oleh Digital Registra yang merupakan perusahaan layanan nama domain. Hal lain yang dapat diketahui mereka juga pakai cloudflare yang sebenarnya menunjukan keprofesionalannya.

Kemudian saya beralih mencari siapa rekanan penyedia website ini dilaman LPSE Provinsi Sumbar. Awalnya saya yakin anggaran pengelolaan website PPDB ini cukup besar karena tingkat kekrusialannya, diatas 200jt lah. Sehingga harusnya pengadaannya dilakukan secara lelang terbuka di website LPSE Sumbar. Pas saya cek di laman LPSE Sumbar, hanya ada dua pengadaan di Dinas Pendidikan dengan Tahun Anggaran 2020 dan tidak ada pengadaan website PPDB 2020 ini. Sehingga kesimpulan saya saat itu, Dinas Pendidikan Sumbar mengelola website PPDBSumbar2020.id, dan PPDB secara keselurahan, secara swakelola yang berarti mereka sangat siap dan berpengalaman dalam hal ini. 

Sebagai perbandingan, website PPDB DKI (https://ppdb.jakarta.go.id/), yang juga viral karena permasalahan umum, "dikelola" dan/atau bekerjasama dengan SIAP (bagian dari Telkom Indonesia). Di websitenya, SIAP diidentifikasikan sebagai berikut, "SIAP Online (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) adalah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data dan informasi kependidikan. Melalui layanan ini, segala data kependidikan menjadi terintegrasi, mulai dari data di tingkat kota atau kabupaten, provinsi, hingga pusat.". 

Barulah beberapa hari kemudian, Dinas Pendidikan mengatakan bahwa mereka masih memperbaiki website tersebut. Dan disebutkan juga bahwa sebelumnya website PPDB Sumbar dikembangkan Dinas Pendidikan Sumbar bekerja sama dengan SMK 4 Payakumbuh dalam rangka "memaksimalkan potensi dari lulusan dan guru-guru". Namun kemudian dialihkan kerjasamanya dengan UNP agar proses PPDB dapat segera berjalan karena telah mengalami revisi jadwal beberapa kali.

Salah kah? bagi saya pribadi tidak selama hasilnya memuaskan dan semua proses lancar. Karena PPDB ini tidak hanya soal Si A akan SMA dimana tapi juga soal masa depan mereka setelah lulus SMA.

Sebuah analisis dari Raihan El Karim di prokabar.com berikut sangat mencerminkan isi kepala saya juga. Poin pentingnya adalah PPDB bukanlah saat uji coba, Dinas Pendidikan harusnya sebagai regulator saja, dan anggaran PPDB jangan dihemat-hemat apalagi ada biaya untuk tes ini itu untuk websitenya.

Karena PPDB ini akar berulang terus setiap tahun, semoga Dinas Pendidikan Sumbar dapat memperbaiki kualitas pelaksanaannya dengan dimulai dari perencanaan serta pengganggaran yang baik. Semoga saja pengadaan penyedia website dan sistem IT PPDB nya diadakan di LPSE sehingga masyarakat bisa menilai.

  

2. Pemalsuan Surat Keterangan Domisili

Kalo ini saya tidak akan panjang-panjang cuma saya tidak habis pikir saja. Ndak Sampai dek utak ambo. 

Sebagai gambaran buat teman-teman. Jadi PPDB SMA 2020 kemaren itu dipilih berdasarkan siapa paling dekat ke SMA saja. Paling gampang ya tinggal lampirkan Kartu Keluarga. Buat kontraktor (yang ngontrak rumah heheh) bisa pake Surat Keterangan Domisili (SKD) yang menyatakan udah tinggal setahun disana.

Eh dilalah, karena ingin masuk sekolah favorit, rame-rame orang bikin SKD dekat sekolah. Ribut dah tuh di medsos dan media masa.  Solusinya kan gampang, Sekolah tinggal verifikasi saja ke rumah itu masing-masing, inteview tetangga apa anak itu sudah tinggal lebih setahun disitu, seperti yang dilakukan SMAN 1 Padang Panjang (SMA paling keren emang ini mah ❤). Jadilah ada yang ketahuan dan dihapus dari daftar calon siswa.

Yang menjadi pertanyaan dibenak saya adalah kok mau-maunya perangkat pemerintahaan tingkat lurah dan camat melakukan ini. Kan ini gampang ketahuan dan dicek, apalagi jaman medsos seperti ini. Saya yakin sih ini bukan masalah uang. Dan jangan ditiru yan teman-teman.

Untungnya Pemko Padang Panjang bertindak cepat.

View this post on Instagram

A post shared by Kominfo Padang Panjang (@kominfopadangpanjang)

3. Informasi

Poin pembelajaran lainnya dari kesemrawutan PPDB Sumbar 2020 kemaren adalah soal informasi. Alur informasi yang tidak berjalan dengan baik. Di website sebenarnya Dinas Pendidikan Sumbar sudah melampirkan nomor WA Contact Person yang dapat ditanyai mengenai PPDB. Namun sepertinya bapak ibu CP kewalahan dengan pesan WA yang masuk ke mereka. Saya bisa maklumlah kalau dibalas lama atau tidak dibalas sama sekali. Begitu juga dengan telpon kantor, saya bisa maklum juga tidak pernah dianggkat ketika nelpon ke nomor telpon kantor, kan lagi pandemi, jadi gak ngantor. Btw telpon saya pernah diangkat ketika ditujukan ke nomor fax yang tersedia di website Dinas Pendidikan Sumbar, kalau tidak salah nyasar ke ruangan sekretaris apa gitu.

Yang agak disayangkan adalah komunikasi Dinas Pendidikan Sumbar di media sosial terutama di Instagra. Ketika awal PPDB saya mulai follow IG mereka dengan pengikut baru 3ribuan, pas PPDB melonjak sampai 14ribu sekarang.  Sebenarnya IG meraka sangat informatif soal PPDB 2020 kemaren. Namun ketika terdapat pertanyaan umum dari banyak orang di IG, akun IG Disdik Sumbar tidak memberikan informasi lebih lanjut. Memang pertanyaannya banyak yang sepele dan reptitif, namun gampang diatasi dengan FAQ sebenarnya. Selain itu ketika terjadi permasalahan, Disdik Sumbar tidak memberikan informasi umum yang dapat menenangkan hati para siswa dan keluarga. Tidak salah sih di postingan IG Disdik Sumbar tentang PPDB komennya ada yang sampai ribuan. Komunikasi yang baik sebenarnya dapat meredam emosi dan gundahgulana para peserta PPDB yang pusing dengan kesemrawutannya.

Semoga kejadian 2020 kemaren dapat jadi pelajaran bagi kami dan teman-teman yang berkecimpung di dunia birokrasi maupun tidak.

Bagaimana pun saya tetap bersyukur kepada Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang mendalam bagi Dinas Pendidikan Sumbar atas PPDB Sumbar 2020 kemaren, Alhamdulillah adek kami diterima di SMA 1 Padang Panjang. hehehe. 

BONUS:

SMAN 1 Padang Panjang jaman Neozoikum